PKS Tantang Kemendagri Adu Data Survey

Apalagi, kata Priyo, pernyataan itu disampaikan oleh Djohermansyah Djohan yang notabene menjabat Dirjen Otda. Seharusnya yang bersangkutan bisa menjaga pernyataannya dari data-data yang patut diragukan keabsahannya. "Jangan sampai komentarnya disalahpahami, sehingga jadi panas kembali," ujarnya mewanti-wanti

Priyo mengatakan, penyodoran data survei yang berbeda dari kondisi di lapangan saat ini, juga bisa memperbesar desakan referendum. Namun, ia menilai referendum bukan solusi. "Pemerintah pusat pasti dipermalukan. Referendum sebaiknya dihindari karena membebani negara," tandasnya.

Semantara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengaku bahwa sebenarnya data yang dilansir Djohermansyah bukanlah hasil survey yang hanya dilakukan dilakukan di Jogja. Namun, itu merupakan survey nasional yang dilakukan di seluruh provinsi Indonesia. "Jadi, Jogja juga salah satu wilayah yang disurvey," kata pria yang akrab disapa Donny itu saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Jadi, hasil bahwa 71 persen warga Jogjakarta mendukung adanya pemilihan kepala daerah kurang tepat. Yang tepat, katanya, 71 persen warga Indonesia mendukung adanya pemilihan kepala daerah.