Plt Ketua Golkar Kabupaten/kota Mayoritas Wajah Baru

Plt Ketua Golkar Kabupaten/kota Mayoritas Wajah Baru
Partai Golkar kubu Agung Laksono. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Dualisme kepengurusan Partai Golkar berpotensi merembet ke tingkat kabupaten/kota di wilayah Sumut. Pasalnya, hanya ada lima hingga tujuh ketua DPD Golkar tingkat II yang selama ini menjabat, yang akan ditunjuk sebagai Plt Ketua oleh kubu Agung Laksono.

Selebihnya merupakan orang-orang baru yang akan menduduki jabatan tertinggi Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota di wilayah Sumut. Jika ketua yang lama merasa masih sah menjabat, maka bisa dipastikan bakal terjadi dualisme kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.

Ketua DPP Golkar kubu Agung yang juga Plt Ketua Golkar Sumut, Leo Nababan, mengatakan, nama-nama yang akan diangkat menjadi Plt ketua tingkat kabupaten/kota sudah ada. Namun, dia belum mau menyebut nama-nama, dengan alasan belum di-SK-kan, yang nantinya akan diteken oleh Ketum Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali.

"Saya tidak hapal nama-namanya. Saya mohon maaf belum mau menyebut nama sebelum SK diteken. Dalam waktu kurang 24 jam, saya kira baru bisa diketahui (kepastian nama-nama plt ketua, red)," ujar Leo kepada JPNN kemarin (9/4).

Jubir DPP Golkar kubu Agung itu memerkirakan, pada Kamis malam proses administrasi penerbitan SK akan kelar dan hari ini (Jumat, 10/4), sudah ada kepastian.

Khusus Medan, apa benar plt ketuanya Aner, bekas ketua NasDem Medan? Lagi-lagi Leo berdalih, dirinya belum berani menyebut nama.

Lebih banyak mana, muka lama atau baru? "Yang lama, lima hingga tujuh orang. Yang lain baru. Tapi pengurus-pengurus yang lama, sebagian masuk. Ini kan hanya caretaker, mempersiapkan musda dan penjaringan bakal calon untuk pilkada," terang Leo.

Yang menarik, meski Leo mengatakan nama-nama plt ketua SK-nya belum keluar, dia menyebutkan bahwa undangan untuk para plt sudah disebar, guna menghadiri acara pertemuan dengan Agung Laksono di Medan, Sabtu (11/4) besok.

JAKARTA - Dualisme kepengurusan Partai Golkar berpotensi merembet ke tingkat kabupaten/kota di wilayah Sumut. Pasalnya, hanya ada lima hingga tujuh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News