Senin, 17 Desember 2018 – 14:45 WIB

PM Turnbull Dukung Qantas Ikuti Ketentuan China Soal Taiwan

Selasa, 05 Juni 2018 – 18:00 WIB
PM Turnbull Dukung Qantas Ikuti Ketentuan China Soal Taiwan - JPNN.COM

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull membela keputusan Maskapai Qantas untuk tunduk pada tekanan dari Beijing terkait penyebutan Taiwan. Meskipun pekan lalu, petinggi Kementerian Luar Negeri Australia menyebut hal itu sebagai bentuk "paksaan ekonomi".

Qantas telah memastikan pihaknya akan menyesuaikan penyebutan atau referensi mengenai Taiwan di situs resmi mereka maupun dalam materi iklan, untuk mencerminkan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China.

Pada awal tahun ini, otoritas penerbangan sipil China mengeluarkan tuntutan kepada lebih dari tiga lusin maskapai di dunia untuk menghapus referensi yang menunjukkan bahwa Taiwan adalah sebuah negara merdeka.

Keberatan Beijing ini berlaku di seluruh tingkat penyebutan Taiwan, seperti pada menu pilihan destinasi di berbagai situs maskapai yang diakses ketika penumpang memesan tiket penerbangan.

Chief executive Qantas Alan Joyce membela keputusan maskapai penerbangannya, dengan alasan keputusan itu sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia pada pertemuan umum tahunan Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) di Sydney.

"Maskapai penerbangan tidak memutuskan penyebutan suatu negara, itu kewenangan pemerintah,” kata Joyce.

"Pada akhirnya, orang-orang Australia - seperti banyak negara lain - memiliki kebijakan [mengakui] 'satu China'.

"Jadi kami tidak melakukan apa pun yang berbeda dari yang dilakukan Pemerintah Australia dalam kasus ini, dan saya pikir hal demikian terjadi juga di banyak maskapai penerbangan lain."

Perdana Menteri (PM) Australia, Malcolm Turnbull mendukung pendapat CEO Qantas, dan mengatakan bahwa keputusan itu adalah kewenangan perusahaan.

"Hubungan diplomatik Australia adalah dengan China, dan rakyat Republik China, dan kedutaan kami di Beijing," katanya.

"Kami sudah pasti menjalin hubungan dengan Taiwan, tetapi kami memiliki kebijakan 'satu China'."

Maskapai British Airways tampaknya memilih jalan tengah menyikapi peringatan itu dengan mencantumkan 'Taiwan - China' pada situsnya.

American Airlines mengkonfirmasi kepada ABC bahwa mereka telah menerima surat dari otoritas China, tetapi tidak akan berkomentar lebih lanjut. Situs maskapai itu juga tidak berubah.

Sementara itu operator penerbangan asal Jerman, Lufthansa telah mengadopsi ketentuan baru.

"Sebagai perusahaan yang beroperasi secara global, Lufthansa mempertimbangkan undang-undang, peraturan, kebiasaan dan praktik lokal di pasar yang kami layani ketika merancang platform antarmuka online untuk pelanggan," kata juru bicara dalam sebuah pernyataan kepada ABC.

"Ini termasuk mempertimbangkan kebiasaan pelanggan internasional.”

Pemimpin Oposisi di Australia, Bill Shorten menggambarkan kasus ini sebagai "masalah yang cukup kompleks" bagi Qantas untuk dipertimbangkan.

"Saya mungkin lebih suka itu tidak terjadi," katanya.

"Namun demikian, itu keputusan bisnis bagi Qantas, saya tidak akan ikut campur."

'Pemaksaan ekonomi' oleh China

Sekretaris Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Frances Adamson mengecam pemerintah China atas tuntutan mereka, ketika ditanya di komite Senat Estimasi di Canberra pekan lalu.

"Saya hanya menegaskan bahwa sementara kami dapat mengungkapkan pandangan dalam berbagai cara - kadang-kadang sangat terbuka, kadang-kadang di belakang layar - Pemerintah tidak dapat berada dalam posisi untuk mentolerir penggunaan paksaan ekonomi," kata Adamson.

Sekretaris pers Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders juga sangat pedas ketika tuntutan awal dibuat.

"Amerika Serikat sangat keberatan dengan upaya China untuk memaksa perusahaan swasta menggunakan bahasa tertentu yang bersifat politis dalam konten yang tersedia untuk publik," katanya dalam sebuah pernyataan bulan lalu.

"Ini adalah omong kosong bergaya Orwellian dan bagian dari kecenderungan yang sedang tumbuh oleh Partai Komunis Tiongkok untuk memaksakan pandangan politiknya pada warga Amerika dan perusahaan swasta."

Pemerintah Taiwan mengacu pada Republik Tiongkok (ROC), setelah pemerintah Nasionalis China melarikan diri ke Taiwan selama perang sipil China pada tahun 1949.

Situs web Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menyatakan: "Pemerintah Australia tidak mengakui ROC sebagai negara berdaulat dan tidak menganggap pihak berwenang di Taiwan memiliki status sebagai pemerintah nasional."

Taiwan adalah salah satu mitra dagang terbesar Australia, dengan ekspor senilai sekitar $ 8,7 miliar.

Meskipun pendekatan 'satu China', DFAT memisahkan data perdagangan ke pulau itu dari China daratan.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.

 
SHARES
Komentar