Pohan: Menteri Dikurangi, Punishment Untuk PKS

Menurutnya, tidak ada yang tidak dapat diubah dan diperbaiki di dunia ini kecuali kitab suci. ”UUD 45 pun bisa diamandemen, apalagi kontrak koalisi. Kalau kita mengubah atau mengamandemen UUD apa UUD jadi melemah" Konstitusi menjadi lebih kuat setelah perubahan-perubahan  yang dilakukan,” katanya.

Politik, menurutnya, tidak bisa hanya ditaati oleh satu pihak saja, apalagi dalam koalisi yang istilahnya ’bertepuk sebelah tangan’ namun harus ada hak dan kewajiban. ”Kami di PD ingin bersama PKS sampai 2014 atau bahkan sampai akhir hayat. Tapi itu tetap menuntut komitmen bersama, dan silakan diperbaruhi terus supaya hubungan awet,” pungkasnya.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan, PKS harus bisa membuktikan gertakannya untuk keluar dari kabinet jika SBY dinilainya melanggar kontrak koalisi yang ditandatangai pada 2009.

”Paling gede omong itu yah PKS. SBY sudah mengambil tindakan, tapi PKS sampai detik ini tidak berani juga merealisasikan ancamannya. Tentunya PKS berhitung lagi dengan gertakannya itu, dan SBY juga sangat sadar bahwa PKS tidak mungkin berani keluar dari koalisi. SBY tentunya berpikir PKS gak mungkin senekad itu bercerai dari koalisi karena dari hitung-hitungan logistik dan sumber dana partai bisa hilang semua kalau tidak ada lagi menterinya di kabinet,” tegasnya.