Pohan: Menteri Dikurangi, Punishment Untuk PKS

JAKARTA--Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan berkurangnya kursi menteri PKS lantaran sikap politik politisi PKS sendiri yang tidak jelas sehingga berdampak pada pengurangan kursi menteri. Hal itu  merupakan bentuk punishment dari SBY terhadap PKS yang telah melanggar salah satu isi kontrak koalisi untuk mendukung pemerintahan baik di kabinet maupun di parlemen.

”Yang melanggar kontrak koalisi bukan Partai Demokrat, tapi PKS sendiri karena seringkali sikapnya di parlemen berlawanan dengan keinginan pimpinan koalisi. Kalau mau koalisi, koalisilah yang baik. Kalau mau jadi oposisi, oposisilah. Tapi, jangan dua kaki,” urai Pohan Rabu siang (19/10) di Jakarta.

Dia menambahkan, PKS tidak konsisten dalam menjalankan peran sebagai partai koalisi. PKS sering menyerang motor koalisi yakni Presiden SBY sendiri. ”Jadi PKS harus tahu kewajibannya jangan cuma tahu haknya di koalisi. Hal seperti ini buat partai Islam justru sangat tidak Islami,” kata Pohan dalam menanggapi pernyataan Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq yang akan mempertimbangkan PKS keluar dari koalisi karena SBY dianggap melanggar kontrak koalisi terkait power sharing.

Pohan berdalih, koalisi itu harus ada take and give dan kontrak politik itu bukan harga mati, tapi bisa diperbaruhi. ”Kontrak politik 2009 SBY untuk parpol-parpol koalisi dan bukan hanya untuk PKS saja, sudah diperbaruhi Maret 2011. Itu pasca penggembosan PKS saat mafia pajak. Angka 4 menteri yang ditagih PKS dari zaman lampau sampai detik ini, jelas tidak lagi relevan,” tegasnya.