Polda Jatim Diminta Awasi Kongres PSSI

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane minta pihak kepolisian, khususnya Polda Jatim mencermati dinamika yang akan berkembang di Kongres PSSI di Surabaya pada 18 April mendatang. Jangan sampai forum kongres yang akan memilih Ketua Umum PSSI itu berubah menjadi konflik atau bentrokan.

"IPW melihat, situasi menjelang Kongres PSSI terlihat mulai memanas. Situasi itu akan makin panas jika pemerintah ikut cawe-cawe atau melakukan intervensi terhadap jalannya kongres. Indikasi kian panasnya Kongres PSSI itu semakin terlihat menjelang beberapa hari pelaksanaan kongres berlangsung," kata Neta, Selasa (14/4).

Menurutnya, ada tiga indikasi yang bisa membuat Kongres PSSI menjadi panas dan berpotensi konflik. 

Pertama, tidak diizinkannya Persebaya dan Arema mengikuti ISL 2015 oleh Menpora dan BOPI. Padahal Persebaya dan Arema adalah klub legendaris dalam sejarah sepakbola nasional dan mempunyai banyak suporter fanatik. Sementara klub-klub lain yang juga bermasalah diizinkan Menpora dan BOPI mengikuti ISL 2015.

"Akibat sikap diskriminatif Menpora dan BOPI ini liga 2015 dihentikan sementara. Kasus ini bukan mustahil akan menjadi masalah dan pemicu konflik, mengingat Surabaya adalah markasnya Persebaya dengan boneknya," terang Neta.

Kedua lanjutnya, intervensi Menpora dan BOPI kepada PSSI yang membuat FIFA mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika Menpora dan BOPI tak berhenti melakukan intervensinya. 

"Terkait ancaman ini, Menpora Imam Nahrawi malah mengatakan, tidak akan gentar menghadapi ancaman FIFA. Sikap Menpora ini dipastikan akan menimbulkan pro kontra di Kongres PSSI dan bisa berdampak pada bursa calon ketua umum," tegasnya.

Ketiga, menurut Neta, jika dalam ISL 2015 saja Menpora melakukan intervensi, dikhawatirkan dalam proses pemilihan Ketua Umum PSSI intervensi akan terjadi lagi. Jika intervensi pemerintah terjadi dikhawatirkan proses pemilihan Ketua Umum PSSI akan diwarnai konflik. FIFA sendiri sudah meminta semua anggota asosiasinya untuk mengurus urusannya secara independen tanpa campur tangan pihak ketiga.