Polemik Revitalisasi TIM tidak Perlu Sampai DPR Bila Komunikasi Bagus
Fikri juga meminta tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan terutama seniman. “Sebisa mungkin seniman dari mazhab dan genre mana pun dilibatkan dalam prosesnya,” tutup dia.
Dalam kesempatan rapat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan pihaknya tidak akan mengomersialisasi kegiatan seni budaya. Ia mencontohkan pemisahan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata di Pemprov DKI Jakarta.
"Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak. Kalau komersial, pak, maka ya bukan di kegiatan seni nonkomersial. Komitmen kami untuk memisahkan kebudayaan dari praktik komersial itu kami tunjukkan di lingkungan internal pemprov, kebudayaan dipisah dengan pariwisata," jelasnya.
Anies mengatakan PT Jakarta Propertindo (JakPro) hanya mengelola terkait infrastruktur di TIM. Kegiatan kesenian di TIM, kata Anies, akan tetap dikelola Dinas Kebudayaan DKI dan Dewan Kesenian Jakarta.
"Pengelolaan pascarevitalisasi. Jadi BUMD ini akan mengelola lingkup infrastruktur dan propertinya, tetapi kegiatan seninya, programnya, aktivitasnya, seni dan budaya, itu diselenggarakannya oleh Dinas Kebudayaan, bersama Dewan Kesenian Jakarta," ujar Anies. (boy/jpnn)
Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Fikri Faqih, menilai kisruh terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, semestinya tidak sampai melibatkan DPR.
Redaktur & Reporter : Boy
- Gegara Ini Pemprov DKI Bakal Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga
- Jakpro Sebut Penangkapan Warga Kampung Bayam Imbas Penyerobotan Lahan
- Konon Warga Kampung Bayam Ditangkap Polisi saat Berbuka Puasa
- Pemprov DKI Tiadakan CFD Selama Libur Lebaran, Catat Tanggalnya
- Tanggul Kali Hek Jebol, Jalan Raya Bogor Kramat Jati Terendam Banjir Setinggi 30 Cm
- Tolak Rencana Kerja Normatif, Ketua DPRD DKI Minta Pemprov Tuntaskan Macet dan Banjir