Politikus Demokrat Minta Jokowi Maafkan Tukang Sate
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo harusnya memaafkan AM, tukang sate yang ditangkap Bareskrim Mabes Polri karena dianggap menghina Jokowi lewat akun Facebook-nya. Politisi Partai Demokrat Didi Syamsudin menyarankan sebaiknya selain memaafkan tukang sate, itu Jokowi juga mesti menghentikan kasus tersebut.
"Tukang Sate itu seyogyanya dimaafkan Presiden Jokowi dan dihentikan kasusnya," kata Didi, Kamis (30/10).
Didi mengatakan, sesungguhnya banyak orang awam yang tidak paham Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk AM. Karenanya, Didi menyarankan, lebih baik jika Presiden memaafkan MA dan meminta kepolisian segera melepaskan orang kecil yang menjadi tulang punggung keluarga tersebut. "Lebih dari itu Presiden Jokowi akan mendapatkan simpati publik," kata Didi.
Menurutnya, banyak pelanggaran lain di dunia sosial media yang jauh lebih berbahaya. Misalnya, kata dia, katakanlah twit pihak-pihak tertentu yang secara rutin pernah juga memfitnah Presiden serta lainnya yang jelas-jelas lebih berbahaya karena dibangun dengan fitnah yang terstruktur untuk membunuh karakter seseorang.
Apalagi, lanjut dia, kalau pihak-pihak yang menyerang melalui sosial media kemudian terbukti tujuannya adalah untuk memeras pihak lain. "Inilah yang jauh lebih pantas ditindak secara hukum," kata Didi.
"Sebaliknya apa yang dibuat MA, saya yakin banyak orang tidak mempercayainya, bahkan cenderung dianggap sampah belaka," kata Didi. (boy/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo harusnya memaafkan AM, tukang sate yang ditangkap Bareskrim Mabes Polri karena dianggap menghina Jokowi lewat akun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- 5 Berita Terpopuler: Jumlah Honorer Bertumpuk, 3 Janji Menteri Anas Ditunggu, Pengangkatan jadi PPPK 2024 Kapan?
- Hobi Naik Gunung? Dokter Ratih Berbagi Kiat Terhindar dari Keram Perut Saat Haid
- BMKG Sebut Gempa Bumi di Garut tak Berpotensi Tsunami
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Sudah 50 Tahun di Indonesia, ChildFund Dorong Partisipasi Lebih Banyak Pihak
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024