Politikus Gerindra Desak Segera Audit Data Pupuk Bersubsidi

Celah korupsi, berdasarkan dari hasil kajian tersebut, semakin terbuka karena aturan yang digunakan dalam mengevaluasi komponen HPP pupuk bersubsidi relatif umum dan multitafsir.

Masih menurut kajian tersebut, dibeberkan perbandingan HPP antara pemerintah dengan BPK. Salah satu contohnya adalah PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

Perusahaan itu mengendalikan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

HPP awal Pusri Palembang untuk pupuk area sepanjang 2013-2015, misalnya, memiliki harga yang berbeda per tonnya dengan HPP hasil audit. Ini terdiri dari Rp2,60 juta/ton (HPP awal) dengan Rp3,48 juta/ton (HPP audit); Rp2,79 juta/ton (HPP awal) dengan Rp4,27 juta/ton (HPP audit); serta Rp4,18 juta/ton (HPP awal) dengan Rp4,93 juta/ton (HPP audit).

Selain itu, KPK juga menemukan gap antara perencanaan dengan anggaran yang dialokasikan sehingga menimbulkan pelbagai masalah turunan. Hal itu juga menimbulkan isu kelangkaan pupuk bersubsidi.

Salah satunya adalah nilai pupuk usulan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Kementerian Pertanian yang berbeda di tingkat usulan dan alokasi. Dalam kajian itu disebutkan hal itu terjadi sepanjang 2014-2016 yakni Rp36,06 triliun (usulan) dengan Rp21,04 triliun (alokasi); Rp43,75 triliun (usulan) dengan Rp35,70 triliun (alokasi); dan Rp63,07 triliun (usulan) dengan Rp30,06 triliun (alokasi).

“Harapan kami, ini permasalahan pupuk harus benar-benar di selesaikan. Jangan setiap tahun bermasalah terus di pupuk subsidi dan petani kita terus jadi korban,” terang Nurzahedi.(jpnn)