Politikus NasDem Nilai Interpelasi BBM Prematur

jpnn.com - JAKARTA -  Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR, Johnny G Plate mengatakan hak interpelasi DPR melekat kepada setiap anggota DPR. Karena itu menurutnya, sebagai pendukung Presiden Joko Widodo, Partai NasDem wajib mencegahnya.

"Hak interpelasi itu bukan ecek-ecek, sebab akan berdampak luas terhadap bangsa dan negara ini. Makanya NasDem wajib mengantisipasi itu," kata Johnny G Plate, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/11).

Dijelaskannya, wacana penggunaan hak interpelasi DPR tersebut berawal dari putusan Presiden Jokowi yang menaikkan harga BBM yang oleh sejumlah anggota DPR dinilai tidak transparan.

Padahal dalam banyak kesempatan, lanjut dia, Presiden sudah menyampaikan bahwa subsidi BBM senilai Rp 700 triliun untuk lima tahun ke depan tidak lagi digunakan untuk aktivitas konsumtif masyarakat. Dana tersebut ke depannya disalurkan untuk pembangunan infrastruktur.

"Jadi itu untuk membangun independensi kesejahteraan masyarakat agar tidak tergantung lagi dengan subsidi yang bersifat konsumtif," ujarnya.

Masalahnya lanjut dia, pemerintah memang belum secara resmi menjelaskannya ke DPR.

"Berarti ini soal waktu. Karena itu hak interpelasi itu prematur. Sebaiknya beri waktu pemerintah secara resmi menjelaskannya kepada masyarakat nantinya," saran dia.

Kalau nantinya sudah diterangkan oleh pemerintah, lalu DPR tidak puas, silakan interpelasi.