Politikus PKS Soroti Sejumlah Program KKP Selama 2020

Kemudian huruf (b) Percontohan budidaya ikan hias dari perencanaan 100 paket, realisasi hanya 50 paket (50 persen).
(c). Bantuan Calon induk ikan dengan target 216,7 juta ekor, realisasi 172,25 juta ekor (hanya 79,5 persen), d. Bantuan bibit rumput laut 200 ton, realisasi 167 ton (hanya 80 persen), dan e. Klaster percontohan pengelolaan kawasan budidaya berkelanjutan 15 paket, realisasi hanya 8 paket (hanya 53,3 persen)," papar Slamet.
Selain itu, Slamet juga mempertanyakan target dan capaian program Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020.
Sebab, dari perbandingan data target dan realisasi, ada sejumlah temuan. Antara lain, dari data realisasi anggaran tahun 2020, Ditjen Perikanan Tangkap tidak ada data realisasi pengadaan kapal perikanan ukuran 5 GT. Padahal di perencanaan (data sebelum refokusing anggaran) tertera pengadaan kapal 5 GT sebanyak 30 unit.
"Apakah memang pengadaannya dibatalkan atau programnya tidak terlaksana? Kemudian sertifikasi awak kapal perikanan, penerapan perjanjian kerja laut, rehabilitasi pelabuhan perikanan UPT pusat dan Pelabuhan Perikanan perintis juga tidak ada pada data realisasi tahun 2020. Apakah program-program tersebut sudah dihilangkan dari kegiatan
2020 ataukah memang belum terlaksana?," tanya Slamet.
“Termasuk beberapa program yang tidak disebutkan dalam perencanaan namun muncul saat realisasi, seperti pengadaan mesin kapal 34 unit, chest freezer 500 unit (pengadaannya yang sama juga dilakukan oleh Ditjen PDS), pengadaan mobil roda 3 sebanyak 370 unit. Kenapa bisa terjadi seperti ini?,” katanya.(fri/jpnn)
Anggota Komisi IV DPR RI FPKS drh Slamet menyoroti sektor perikanan Indonesia yang dinilai belum berkontribusi secara maksimal terhadap perekonomian nasional.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan