Politisi Demokrat Sebut Prabowo Janji Berdayakan Perempuan

jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli menilai capres Prabowo Subianto saat debat capres dengan Jokowi, Minggu (15/6), sudah mengungkap komitmennya untuk memberdayakan perempuan melalui program kesehatan dan pendidikan. Komitmen itu kata Melani, penting agar Prabowo-Hatta dapat suara signifikan dalam Pilpres 9 Juli 2014 melalui dukungan suara perempuan sebesar 49 persen.
"Soal pemberdayaan kaum perempuan, saya sudah dengar dalam debat capres itu dari Pak Prabowo. Beliau akan meningkatkan angggaran untuk rumah sakit, menaikkan gaji perawat, bidan, dokter, membangun akses jalan, mempekerjakan TKW di negeri sendiri," kata Melani Leimina Suharli, di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/6).
Selain itu lanjut Melani, Prabowo juga menyatakan akan mengoptimalisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), klinik, Posyandu, dan Puskesmas bahkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Wakil Ketua MPR RI itu juga menyayangkan turunnya angka partisipasi politik kaum perempuan di pileg tahun 2014 dibanding pemilu 2009. "Angka partisipasi politik perempuan di pileg 9 April lalu tunrun jadi 17 persen dibanding pemilu 2009 18 persen," ungkapnya.
"Fakta inilah yang mendorong capres Prabowo berkomitmen untuk melibatkan perempuan sebanyak mungkin dalam proses politik. Kalau perempuan sejahtera, keluarga akan sejahtera, kalau ibunya sarjana, maka anak dipastikan sarjana. Tidak demikian kalau bapaknya profesor, belum tentu anaknya profesor," imbuhnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli menilai capres Prabowo Subianto saat debat capres dengan Jokowi, Minggu (15/6), sudah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026
- NasDem Karawang Bangun Kantor Megah Simbol Pemersatu