Politisi Golkar Tuding Dipo Buka Front Lawan DPR

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, bisa jadi Dipo Alam punya persepsi lain tentang fungsi dan tugas DPR. Bambang justru menduga Dipo tidak mengikuti rangkaian proses kerja Panitia Khusus DPR untuk skandal Bank Century. "Masyarakat tahu Pansus DPR waktu harus mengumpulkan banyak bukti, termasuk pergi ke sejumlah daerah untuk mencari dan mengumpulkan bukti," jelasnya.

Kata Bambang lagi, sudah jelas bahwa pihak yang pertama kali meminta Rekaman rapat 9 Oktober 2008 itu adalah Tim Pengawas DPR. "Jangan-jangan, Dipo tidak mengerti tugas Timwas DPR. Karena bertugas mengawasi proses hukum skandal itu, DPR berhak mendapatkan bukti rekaman rapat itu. Jadi, kalau dia tidak mengerti, lebih baik bertanya saja," katanya.

Bambang menambahkan, dirinya tak keberatan jika Dipo memang tak mau menyerahkan rekaman rapat di Istana ke Timwas. Sebab, Timwas bisa mendapatkannya dengan meminta rekaman ke KPK.

"Kami bisa mendapatkannya dari KPK. Namun, sikap Dipo seperti itu harus dikritik. Sikap tersebut menunjukan yang bersangkutan tidak paham konstitusi," katanya.