Politisi PDIP Ingatkan Jangan Ada Kegaduhan Lagi
jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa meminta proses penegakan hukum jangan lagi diwarnai dengan kegaduhan. Ini disampaikan menyikapi isu pencopotan Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Budi Waseso.
Menurut Ria, ada yang menarik dari kemunculkan isu pencopotan Komjen Pol. Budi Waseso dari jabatan Kabareskrim.
Jenderal polisi bintang tiga yang akrab disapa Buwas, menurut Riana, karena saat ini kepemimpinannya di Bareskrim Polri tengah gencar melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi.
“Proses penegakkan hukum tidak boleh gaduh. Kami beranggapan setiap proses penegakkan hukum baik yang dilakukan KPK maupun Mabes Polri, akan jadi gaduh terutama untuk pihak yang punya kepentingan tertentu,” kata Ria, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Karena itu, dia mengingatkan jangan ada intervensi terhadap penegakan hukum, terutama saat ini Bareskrim Polri sedang mengusut dugaan korupsi di sejumlah perusahaan BUMN.
Bahkan, Ria menyorot secara khusus sikap pimpinan Pelindo II, RJ Lino, pasca penggeledahan di kantornya oleh Bareskrim Polri. Ketika itu, Lino sempat menghubungi Menteri BUMN Rini Soemarno dan mengancam mengundurkan diri.
“Nah, saya tidak ingin isu pencopotan Buwas didasari hal-hal seperti ini,” katanya.
Kalaupun ada pergantian pejabat Polri, Ria meminta agar sesuai prosedur yang ada, seperti hasil penilaian Wanjakti Polri. “Itu perlu agar terlepas dari kepentingan pihak tertentu, apalagi kepentingan bisnis,” katanya.(fat/jpnn)
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa meminta proses penegakan hukum jangan lagi diwarnai dengan kegaduhan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Buka Musrenbang Papua Barat, Wamendagrii: Masih Ada Tugas yang Masih Tersisa
- Pesan Penting Kemendagri dalam Musrenbang Riau 2024
- 5 Berita Terpopuler: Seleksi PPPK, Seluruh Honorer Diangkat ASN, Gaji 13 Menanti
- Terima Kunjungan Country Head YouTube Indonesia, Ketua MPR Bamsoet Sampaikan Hal Ini
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Menyeluruh Harus Segera Diwujudkan
- Ketua MPR Sebut Keputusan Jenderal Agus Subiyanto soal Penyebutan OPM Sudah Tepat