Politisi PG Tolak Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD

Sudah jelas berbagai ekses terjadi dalam sistem Pemilukada langsung. Mestinya dibuatkan regulasinya yang sehat hingga Pemilukada bisa berjalan secara kondusif, efektif dan efisien.

"Tapi pemerintah lebih suka mengambil jalan pintas yakni dengan cara mencabut hak-hak politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Ini sangat membahayakan proses demokrasi," tegasnya.

Terakhir Hajriyanto mempertanyakan wacana Pemilukada serentak yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri sejak awal 2010.

"Daripada menghabiskan wakta dengan wacana yang mengarah kepada mendegradasi hak-hak politik rakyat, Kementerian Dalam Negeri sebaiknya mematangkan gagasan Pemilukada serentak dan segera dibawa ke DPR," saran Hajriyanto Y Thohari. (fas/jpnn)