Polri Harus Terbuka Soal Penambahan Pengawal Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Polri jangan mau dipolitisasi atau ditarik-tarik ke kancah politik oleh capres tertentu. Polri diharapkan konsentrasi, profesional serta independen dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang proses Pemilu 2014.

Karena itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), mendesak Polri agar menjelaskan secara transparan, apa dan bagaimana proses penambahan aparat pengawalan yang dilakukan Polri terhadap Jokowi, yang merupakan capres PDI Perjuangan. Hal ini agar tidak muncul kecurigaan publik bahwa Polri berpihak kepada capres tertentu.

IPW menduga, lanjut Neta, penambahan jumlah personil pengawalan polisi untuk Jokowi merupakan permintaan Jokowi atau orang-orangnya. Pengawalan yang dilakukan pada Jokowi saat ini belum terkait dengan sistem pengamanan Polri kepada para kandidat capres. Soalnya, jadwal pendaftaran capres belum dibuka. Artinya, jokowi baru pada tahap capres partainya sendiri, PDI Perjuangan dan belum capres untuk pilpres 2014.

"Sehingga pengawalannya belum menjadi tanggungjawab negara. Sedangkan pengawalan Jokowi sebagai gubernur tentu tdk sebanyak itu. Jadi bisa dipastikan diperkuatnya pengawalan dari 6 personil menjadi 12 personil Polri untuk jokowi merupakan permintaan Jokowi sendiri dan atas biaya Jokowi sendiri," kata Neta, Rabu (2/4).

Dipahami, masih kata Neta, penambahan jumlah pengawalan itu tentu tak terlepas dari pencalonannya sebagai capres oleh PDI Perjuangan. Artinya, setelah jokowi dicalonkan, situasi politik tanah air semakin menunjukkan eskalasi politik yabg kian tinggi, dan bisa jadi hal ini membuat jokowi dan PDI Perjuangan merasa perlu meminta aparat keamanan melakukan penjagaan secara intens maupun melakukan pengawalan jokowi sebagai capres.

"Hal itu tidak masalah asal Polri memberi penjelasan secara tranparan. Jika tidak, Polri bisa dinilai telah dipolitisasi. Sebab, penambahan pengawalan itu bisa dijadikan pencitraan seolah ada potensi ancaman terhadap Jokowi. Situasi ini jelas memojokkan Polri dan mengangkat citra Jokowi sebagai pihak yang terancam atau terzolimi," demikian Neta. (rmo/jpnn)