Polri 'Makan' Duit Freeport

Kepala Dewan Pengurus Kontras, Usman Hamid, tak seharusnya TNI dan Polri mendapat imbalan dari Freeport. Adanya balas jasa oleh perusahaan itu bisa mengakibatkan nasionalisme ganda bagi aparat. Di satu, pihak aparat melaksanakan perintah negara, namun di sisi lain aparat mendapat imbalan dari Freeport.

     

"Imbalan dari Freeport ini bisa mengakibatkan aparat tidak berpihak kepada rakyat Papua, tapi berpihak pada Freeport karena dibayar mereka," ujarnya saat dihubungi kemarin.

      

Padahal sebenarnya, PT Freeport sudah membayar sejumlah pajak yang seharusnya masuk ke pendapatan negara, pembangunan rakyat Papua dan biaya keamanan. "Kapolri harus menjelaskan apakah uang itu resmi atau tidak. Ini budaya yang tidak baik bagi profesionalisme polisi,"katanya.

     

Hal senada juga disampaikan Direktur Indonesia Police Watch Neta Sanusi Pane. "Kalau polisi menerima dana dari perusahaan untuk mengamankan wilayahnya , mereka seakan bekerja untuk perusahaan itu. Ini sangat menganggu profesi mulia polisi,"katanya.