Ponsel untuk TKI Bukanlah Solusi

SOLUSI yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membagikan Handphone kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara tempatan dinilai tidak relevan. Telepon genggam yang diharapkan memudahkan pelaporan kasus penyiksaan buruh migrant kepada pihak berwenang bukanlah solusi yang bersifat permanent dan efektif.

   

"Persoalan perlindungan warga negara persoalan HAM dan persoalan diplomatik politik, bukan dengan wacana-wacana pemberian alat komunikasi," kata Direktur Eksekutif Migrant Care. Anis Hidayah dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (20/11) kemarin.

Menurut Anis, selama 11 bulan di tahun 2010 tercatat ada 5.636 orang TKI di Arab Saudi yang mengalami kasus serius. Selain tindak kekerasan, mereka juga mayoritas menjadi korban kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. "Itu yang terpantau kemungkinan yang lain belum," ujarnya.

Wacana pembagian handphone kepada TKI adalah bentuk kesengajaan pemerintah mengalihkan persoalan penyiksaan yang dialami Sumiati dan Kikim Komalasari di Arab Saudi. Anis yakin telepon genggam TKI hanya akan berakhir di brankas majikan. "Paspor saja banyak yang dipegang majikan, apalagi handphone," ujar dia.