Porsi DAU Kabupaten/Kota 90 Persen

JAKARTA - Pemerintah kabupaten/kota akan mendapat porsi anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) yang cukup besar di 2011. Di mana dalam kerangka kebijakan ekonomi makro 2011, proporsi pembagian DAU disebutkan akan lebih dipusatkan ke kabupaten/kota, yaitu sebesar 90 persen dari besaran DAU nasional. Sedangkan provinsi akan mendapatkan jatah 10 persen saja.

Menurut Ketua Banggar DPR RI, Harry Azhar Azis, DAU berfungsi sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. DAU digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta bukan dipakai seluruhnya untuk belanja aparatur.

Sementara selain DAU, untuk alokasi anggaran DAK, DPR menyatakan telah meminta pemerintah untuk meningkatkan pagu nasional DAK, sehingga bisa membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah, dalam membiayai pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal. "Banggar juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah," tegas Harry, dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (17/6).

Adapun nomenklatur bidang DAK 2011 sendiri, terang Harry, terbagi menjadi 19 bidang. Masing-masing yaitu bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, juga lingkungan hidup. Selanjutnya, juga ada bidang keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah tertinggal, listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta bidang sarana dan prasarana kawasan perbatasan. (esy/jpnn)