JPNN.com 
Potensi Pajak Kota Malang Rp 5 Triliun
Mulai penegak hukum, komunitas, hingga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang.
”Nanti tinggal ngecek, pendapatan hotel berapa, baru sepuluh persen untuk pajaknya. Sebab, sepuluh persen ini sudah dibayarkan konsumen,” ujar Sutaji.
Tidak hanya itu, imbuh Sutaji, pihaknya juga bakal bekerja sama dengan auditor atau accounting hotel.
Hal ini untuk mengetahui berapa jumlah laba hotel di Kota Malang.
”Sebab, hotel mesti pakai auditor untuk laporan keuangan,” ucap Sutaji.
Ke depan, kata Sutaji, warga Kota Malang juga akan semakin mudah dalam membayar pajak karena semua bisa dilakukan secara online.
”BP2D sudah berinovasi dengan sistem digital. Jadi, enggak ada lagi alasan sulit bayar pajak,” imbuh Sutaji. (im/c1/nay)
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, pihaknya terus mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), terutama di sektor pajak.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Sri Mulyani Ungkap Penerimaan Pajak Awal 2024, Sektor Ini Setoran Paling Banyak
- Penerimaan Pajak Rp 1.387,78 Triliun hingga September 2023, Sri Mulyani: Ini Sangat Bagus
- Memudahkan Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan, Ditlantas Polda Sumsel Meluncurkan Aplikasi BRAVO
- Polda Metro Jaya Menyediakan 14 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini
- Prihatin Isu Skandal Menguncang Ditjen Pajak, Sultan DPD Dorong Kemenkeu Lakukan Ini
- Rafael Alun Ayah Mario Dandy Dipecat Sri Mulyani, Tak Dapat Uang Pensiun
