PPP Dorong Kejagung Tuntaskan Kasus Bupati Kolaka

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy menepis anggapan telah melakukan intervensi terhadap dua kadernya yang kini tersangka dalam kasus korupsi di Kejaksaan Agung. Menurutnya, justeru dengan status tersangka itu, pihaknya mendorong kepada aparat penegak hukum untuk segera memprosesnya agar ada kejelasan hukum.

"Kita tidak pernah melakukan intervensi dalam sektor hukum. Mereka (Kejagung) dalam trias politika memiliki kekuasan secara merdeka. Gak ada intervensi, apa buktinya?," kata M Romahurmuziy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dua kader PPP ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung menduduki jabatan strategis di partai. Mereka adalah Buhari Matta sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Sulawesi Tenggara dan Rudy Arifin sebagai ketua DPW PPP Kalimantan Selatan.

Buhari Matta ditetapkan tersangka dalam kasus Pemanfaatan LGS (low grade saprolite) PT Inco di Blok Pomalaa, 8 Juni 2011. Dalam kasus ini, Kejagung juga menetapkan Direktur PT Kolaka Mining International, Atto Sakmiwata Sampetoding tersangka yang kerugian negaranya mencapai Rp 5 miliar. Sementara Rudy Arifin ditetapkan tersangka didasarkan atas Surat Perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-109/F.2/Fd.1/9/2010 tanggal 16 September 2010 atas

kasus dugaan korupsi pembebasan tanah pabrik kertas Martapura.