PPP Usul Moratorium Pilkada Langsung
Minggu, 28 Agustus 2011 – 06:45 WIB
JAKARTA - Usul pemerintah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi cukup dilakukan DPRD mulai direspons DPR. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), misalnya, mengusulkan, sebelum hal itu direalisasikan, lebih dulu dilakukan moratorium pilkada langsung. Dia menjelaskan, tingginya biaya pilkada langsung membuat kepala daerah terpilih berorientasi pada pengembalian rente. Rata-rata, satu pilkada kabupaten/kota menghabiskan anggaran Rp 20 miliar, sedangkan pilkada gubernur bisa menghabiskan Rp 400 miliar"Rp 500 miliar. "Kalau di Jawa, pilkada gubernur bisa mencapai Rp 1 triliun," ujarnya menggambarkan.
"Kita lakukan moratorium pemilihan langsung. Lalu, coba kita gelar penetapan kepala daerah oleh DPRD," kata M Romahurmuziy, sekretaris jenderal DPP PPP, di Jakarta, Sabtu (27/8).
Menurut Romi sapaan akrab Romahurmuziy, usul penetapan kepala daerah oleh DPRD tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten/kota, penetapan DPRD juga patut dicoba. Moratorium itu penting dilakukan demi mengkaji seberapa efektif pelaksanaan pilkada langsung dengan pilkada penetapan. "Selama ini ada mudarat tinggi dari pilkada langsung, namun dengan kepastian rendah," kata Romi.
Baca Juga:
JAKARTA - Usul pemerintah terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tingkat provinsi cukup dilakukan DPRD mulai direspons DPR. Fraksi Partai Persatuan
BERITA TERKAIT
- Lodewijk Tegaskan Munas Golkar Hanya Bisa Digelar Desember
- Airlangga Dinilai Jadi Tokoh Utama di Balik Melejitnya Suara Golkar di Pemilu 2024
- Sahroni Apresiasi Terobosan Polri Buka Hotline Penerimaan Anggota Baru
- Ditanya Pertemuan Megawati & Prabowo, Puan PDI Perjuangan: Insyaallah
- Deinas Geley Soroti Kinerja KPU & Bawaslu Papua Tengah
- Putra Mahkota Abu Dhabi Beri Selamat Kepada Gibran yang Terpilih Sebagai Wapres