PPP Usul Moratorium Pilkada Langsung

Akibat praktik rente itu, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Berdasar data yang disampaikan Kemendagri, 17 gubernur dan lebih dari 140 bupati/wali kota terjerat pidana korupsi. "Jika dilakukan dengan penetapan, kecil kemungkinan terjadinya biaya tinggi itu," jelasnya.

Faktor mudarat lainnya, pilkada langsung selama ini menimbulkan konflik antarkomunitas yang tajam. Persoalan baru yang muncul dalam pilkada adalah konflik sosial tidak hanya terjadi antarkomunitas, tapi juga di dalam komunitas sosial. "Antar pimpinan NU bertengkar, antar-Muhammadiyah bertengkar. Padahal, kita tahu, iklim sportivitas kita ini rendah," tegasnya.

Mudarat lainnya, tidak meratanya pembangunan. Romi menyatakan, hal yang jamak terjadi, pembangunan lebih diutamakan bagi kantong-kantong yang mendukung kepala daerah. "Karena itu, ada disparitas pembangunan, terutama di kabupaten/kota," ungkapnya.

Romi menambahkan, tidak ada salahnya lebih dulu dilakukan moratorium pilkada langsung. Sebab, tujuan demokrasi langsung demi kesejahteraan rakyat di daerah belum terjadi. Yang ada saat ini hanyalah bentuk kesejahteraan demokrasi secara prosedural. "Yang maju hanya proseduralnya, bukan kesejahteraan rakyat," tegasnya. Pilkada langsung, ujar dia, bisa dilaksanakan jika sudah tercapai kesejahteraan rakyat yang memadai. (bay/c5)