PPPK Digaji Berapa? Kapan Mulai Kerja? Semuanya gak Tahu
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto kembali mengkritisi kebijakan pemerintahan Joko Widodo soal rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari honorer K2.
Kebijakan PPPK tahap satu ini dinilai hanya menyulitkan pemerintah daerah yang rata-rata kesulitan menyediakan anggaran untuk mereka.
"Pemerintah jangan sewenang-wenang ke daerah. Yang paksa honorer K2 jadi PPPK siapa? Kan Jokowi. Lah terus kenapa daerah dibebankan dengan anggaran gaji lagi," kata Bambang kepada JPNN, Selasa (5/3).
Mestinya, lanjut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini, kalau Jokowi ingin menjadikan seluruh honorer K2 jadi PPPK semua sudah dipersiapkan matang. Mulai dari sistem rekrutmen, kapan kerjanya dan gajinya berapa.
BACA JUGA: Informasi Penting soal Tanggal Pengumuman Kelulusan Tes PPPK
Honorer K2 menangis saat aksi unjuk rasa. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com
"Saya tanyakan yang lulus PPPK, digaji berapa dan kapan kerjanya. Semuanya ngaku enggak tahu. Kasihan kan kalau honorer K2 ini dipermainkan nasibnya. Enggak mau angkat PNS dan dialihkan PPPK. Giliran banyak yang ikut malah tidak jelas," bebernya.
Pemerintah masih menunggu kesanggupan pemda dalam hal penggajian PPPK dari honorer K2 hasil seleksi tahap pertama.
- 550 PPPK Terima SK, Ipuk: Kinerja Harus Lebih Meningkat dari Saat Menjadi Honorer
- Tenang, PPPK Tidak Perlu Khawatir soal Perpanjangan Kontrak Kerja
- Wakil Rakyat Sodorkan Solusi Masalah Penempatan Guru PPPK, Semudah Itu?
- 3.542 PPPK Kabupaten Bogor Menjalani Masa Orientasi, Asmawa Tosepu Berpesan Begini
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Buruk soal Pendaftaran CPNS 2024 dan PPPK Tersiar, Ada Demo, Tolong Tuntaskan Honorer!
- 2.346 PPPK 2023 Terima SK Pengangkatan, Harus Menunjukkan Kinerja Optimal