Praktik Mafia Haji Disorot Media AS
Minggu, 08 Agustus 2010 – 07:11 WIB
Padahal, kata dia, semua itu dapat diklarifikasi. Misalnya, biaya haji di Malaysia lebih murah karena dalam komponennya tidak termasuk living cost atau uang saku ketika di Arab Saudi. Sedangkan, tiket penerbangan haji lebih mahal karena pesawat haji dari Indonesia menggunakan sistem carter yakni berangkat isi dan pulang kosong. "Kalau pesawat reguler tidak akan mampu karena jamaah kita terbesar di dunia mencapai minimal 194 ribu orang," tegasnya.
Secara terpisah, Koordinator divisi monitoring pelayanan publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan bahwa penumpukan uang setoran awal haji di rekening Menag rentan memicu korupsi. Karena saat ini depositnya ditangani pemerintah dan tidak akan ada pertanyaan tentang bagaimana dan untuk apa penggunaannya. "Padahal itu uang rakyat, milik jamaah haji" kata Ade.
Ade mengusulkan agar pemerintah mengubah sistem pengelolaan keuangan haji dan memperbaiki manajemen penyelenggaraan haji. Selain itu pemerintah harus memiliki Standar pelayanan minimum (SPM) penyelenggaraan haji untuk bahan evaluasi pelayanan haji.
Secara terpisah, Direktur Pelayanan Haji, Zainal Abidin Supi mengatakan, pada hari ketiga pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada penutupan pekan transaksi Jumat (6/8) calhaj yang telah melunasi BPIH berjumlah 140.687 orang. Jumlah itu terdiri dari jemaah biasa 132.117 orang dan jemaah haji khusus 8.570 orang.
JAKARTA -- Monopoli penyelenggaraan haji di Indonesia oleh Kementerian Agama (Kemenag) ternyata menarik perhatian publik Amerika Serikat (AS). Haji
BERITA TERKAIT
- Masjid JIEP Jayakarta Bakal Jadi yang Terbesar di Jakarta Timur
- Sampah Jakarta 8.200 Ton, DPRD Usulkan Tiru Singapura
- Kabar Terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Utara Soal Kasus Kematian Taruna STIP Marunda
- Ketum MUI dan LDII Yakini Kebebasan Beragama Adalah Identitas Bangsa
- Pupuk Kaltim Mulai Proses Revamping Pabrik Tertua
- Jepang Sedang Siapkan Aturan Baru Bagi Pekerja Asing, Begini Harapan Menteri Ida Fauziyah