Praktik Pungli di Sektor Ketenagakerjaan Marak, Nih Buktinya
Jumat, 14 Oktober 2016 – 22:32 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI Bidang Ketenagakerjaan Ahmad Zainuddin. FOTO: Dok. FPKS DPR
Karena itu Zainuddin menegaskan, pungli terhadap TKI harus dihentikan. Pemerintah harus memastikan dan menjamin biaya yang harus dikeluarkan setiap calon TKI sesuai dengan biaya resmi yang ditetapkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
Baca Juga:
"Kasihan para calon TKI kita, sudah dipungli, batal pula mereka ke luar negeri karena dokumen yang tidak lengkap. Padahal uang yang dikeluarkan untuk jadi TKI tidak murah,” ujarnya.(fri/jpnn)
JAKARTA - Pemberantasan praktik pungutan liar diharapkan juga dilakukan di sektor ketenagakerjaan. Sebab, masih tingginya tingkat pengiriman tenaga
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kasus Pelecehan Seksual oleh Dokter AY Naik Penyidikan
- Prabowo kepada Wartawan: Bagian Saya Marah-marahi Menteri, Nah Kalian Keluar
- Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang
- Gubernur Rudy Mas’ud Mengunjungi Kediaman Dedi Mulyadi, Ini yang Bahas
- Kepala BNN: 10 Wilayah Ini Rawan Terjadi Penyelundupan Narkoba
- Malik Nuh Jaidi: Harmoni Keluarga yang Menguatkan Langkah Bisnis