Praktisi Desak Penerapan Sanksi untuk Merchant yang Menolak Uang Tunai

Meskipun mendukung penerapan transaksi cashless untuk beberapa jenis transaksi tertentu, seperti pembayaran di tol dan parkir, Hendra tidak setuju jika semua transaksi dipaksakan harus menggunakan metode tersebut.
"Untuk transaksi besar atau di lokasi-lokasi yang rawan kemacetan, cashless memang masuk akal. Tetapi, apakah untuk beli makanan atau menonton bioskop juga harus wajib cashless?" tambahnya.
Sebagai langkah akhir, Hendra meminta agar pemerintah dan Bank Indonesia tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga menerapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan.
Dia mengusulkan agar merchant yang menolak uang tunai dikenakan sanksi tegas, seperti pencabutan kode QRIS mereka. (jlo/jpnn)
Praktisi hukum mengusulkan agar merchant yang menolak uang tunai dikenakan sanksi tegas.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- Azka Aufary Ramli: Implementasi QRIS dan GPN Sebagai Wujud Kedaulatan Digital Indonesia
- Indonesia Terbuka soal Kritik Terhadap QRIS
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- Gandeng DANA, Pintu Goes to Office Kembali Digelar
- QRIS Simbol Kedaulatan Digital Indonesia, Hanif Dhakiri: Bukan Semata Alat Pembayaran