Presiden Bahas Pemekaran Daerah dengan MRP dan MRPB, Wilayah Lain Kapan?

"Dalam konteks pembangunan Papua dan Papua Barat, kebijakan ini untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan pembangunan Papua dengan mempertimbangkan kondisi geografis."

"Misalnya, masyarakat wilayah pegunungan dengan jalur transportasi udara yang sulit dan mahal tidak perlu bersusah payah ke Jayapura untuk mendapatkan layanan administrasi yang hanya tersedia di tingkat ibu kota provinsi," katanya.

Presiden juga menyatakan saat ini dibutuhkan sistem dan desain cara kerja baru untuk pembangunan Papua secara holistik dan keberlanjutan.

Presiden, dengan visi pembangunan yang Indonesia sentris, telah menekankan pada program pembangunan di Papua.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua dan Undang-Undang Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Bapak Presiden minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru, untuk pembangunan di tanah Papua," kata Jaleswari.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan presiden menaruh perhatian besar pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Hal tersebut terlihat nyata dari seringnya presiden melakukan kunjungan ke Tanah Papua.