Legislatif Minggu, 23 Februari 2025 – 16:31 WIB
Bertemu Wagub Erwan Setiawan, Bamsoet Dukung Pemekaran Daerah di Jawa Barat
Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan alasannya mendukung rencana pemekaran daerah di Jawa Barat
Pemekaran wilayah selalu dikemas dengan bahasa manis: percepatan pembangunan, pemerataan layanan, dan kehadiran negara yang lebih dekat.
Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan alasannya mendukung rencana pemekaran daerah di Jawa Barat
Forum Koordinas Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) bakal mengelar Musyawarah Nasional (Munas), Jumat (21/2/2025)…
Senator Agustin Teras Narang menilai pemerintah dinilai perlu mengevaluasi kebijakan moratorium daerah otonomi baru.
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebutkan jumlah usulan pembentukan DOB atau pemekaran daerah.
Usulan pemekaran daerah yang diterima Kemendagri membludak, jumlahnya banyak banget hingga ratusan usulan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Bane Raja Manalu menyampaikan aspirasi masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Simalungun.
Bupati Ruhimat menyetujui ada pemekaran daerah di Subang. Tujuannya demi pemerataan ekonomi dan pembangunan di daerahnya.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemekaran daerah bukan untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.
Syukuran pembentukan DOB ini juga sebagai momentum awal sebagai rasa persaudaraan, saling menopang untuk mendukung sepenuhnya pembangunan di…
Adanya kebijakan pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Papua tersebut untuk menjawab rentang kendali antara pemerintah dengan masyarakat
Presiden Jokowi membahas soal pemekaran daerah dengan MRP dan MRPB, wilayah lain kapan?
Baleg DPR RI menyelesaikan harmonisasi tiga RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Muncul pula nama…
Senator Filep Wamafma meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik yang mendukung maupun menolak pemekaran di Ppua.
Pendiri Pusat Kajian Otonomi Daerah Fakultas Hukum UKI (PUSKOD FH UKI) Teras Narang merespons wacana pemekaran daerah. SImak…
Pemekaran daerah membutuhkan biaya anggaran negara yang sangat besar dan bisa berpotensi tindak pidana korupsi.
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan pandangannya mengenai pemekaran wilayah Papua dalam kaitannya dengan aspek keamanan wilayah.
Senator Papua Barat Dr Filep Wamafma menyampaikan lima intisari terkait ketentuan Pasal 76 UU Otsus Tentang Pemekaran atau…
Mendagri Tito Karnavian kembali memberi angin kepada para pengusung pemekaran Provinsi Papua Selatan
Gubernur Sulawesi Tengah mendukung usulan pemekaran Donggala Utara, semoga dapat terwujud.