Senator Filep Menyoal Pemekaran Papua dalam Bingkai Keamanan

jpnn.com, JAKARTA - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan pandangannya mengenai pemekaran wilayah Papua dalam kaitannya dengan aspek keamanan wilayah.

Sebagaimana diketahui pasca-lahirnya UU Otsus jilid II, rencana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk Kabupaten/Kota, kini makin menuju realisasinya. 

Sebagaimana diketahui, terdapat 5 provinsi yang akan dibentuk di Papua, yang membawahi kabupaten/kota yaitu (1) Provinsi Papua (9 kabupaten/kota yaitu Kota Jayapura, Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori); (2) Provinsi Papua Barat (13 kabupaten/kota yaitu Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Kota Sorong);

(3) Provinsi Papua Tengah (6 kabupaten yaitu Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, Nabire); (4) Provinsi Papua Pegunungan Tengah (10 kabupaten yaitu Jayawijaya, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Peg. Bintang); (5) Provinsi Papua Selatan (4 kabupaten yaitu Merauke, Asmat, Mappi, Bovendigoel). 

Senator Filep meninjau pemekaran daerah ini dengan melihat kembali pada aspek demografi Papua dan Papua Barat. 

Dalam Sensus Penduduk tahun 2020, tercatat jumlah penduduk Provinsi Papua (29 kabupaten/kota) sebanyak 4.303.707 jiwa (BPS, 2020); sementara jumlah penduduk Provinsi Papua Barat (13 kabupaten/kota) adalah 1.134.068 jiwa.

Menurut Filep, melalui pemekaran ini, komposisi jumlah penduduk pada masing-masing Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut akan juga menyesuaikan jumlah penduduk kabupaten/kota yang ada. Hal ini juga akan berdampak pada APBD masing-masing DOB. 

Filep menjelaskan bila dimekarkan menjadi 5 provinsi, maka persebaran penduduk dan jumlahnya menjadi berbeda.