Senator Filep Menyoal Pemekaran Papua dalam Bingkai Keamanan

Senator Filep Menyoal Pemekaran Papua dalam Bingkai Keamanan
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma (kiri) di sela-sela rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian. Foto: Humas DPD RI

Mengikuti jumlah penduduk per kabupaten/kota yang dirilis BPS (2020), maka dapat diketahui bahwa Provinsi Papua (9 kabupaten/kota) berpenduduk 1.007.986 jiwa; Provinsi Papua Barat (13 kabupaten/kota) berpenduduk 1.134.068 jiwa. 

Provinsi Papua Tengah (6 kabupaten) berpenduduk 1.051.855 jiwa; Provinsi Papua Pegunungan Tengah (10 kabupaten) berpenduduk 1.727.090 jiwa; Provinsi Papua Selatan (4 kabupaten) berpenduduk 513.617 jiwa. 

“Tentu saja jumlah penduduk yang demikian berdampak pada APBD masing-masing provinsi pemekaran,” kata Filep Wamafma, Jumat (4/2/2022).

Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini menyampaikan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemekaran Papua ialah faktor keamanan.

Menurut Filep, sejak dulu, wilayah Papua selalu penuh dengan konflik terkait keamanan. Wilayah-wilayah rawan konflik pun sering dipetakan oleh Kepolisian maupun TNI.

Pemetaan ini biasanya berkaitan dengan momentum tertentu seperti Pilkada atau terkait TPNPB-OPM-KKB. 

Terkait Pilkada, pada tahun 2020 Kepolisian memetakan 5 daerah rawan konflik di Papua yaitu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Keerom.

Sebelumnya pada 2018, TNI memetakan 4 wilayah rawan konflik di Papua yaitu Puncak, Mimika, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya.

Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma menyampaikan pandangannya mengenai pemekaran wilayah Papua dalam kaitannya dengan aspek keamanan wilayah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News