Senator Filep Minta Pemerintah Berkomunikasi Juga dengan Kelompok Penentang Pemekaran

jpnn.com, JAKARTA - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh baik dari kelompok masyarakat yang mendukung pemekaran maupun yang menolak pemekaran.

Berbagai aspirasi masyarakat ini harus didengarkan baik yang disampaikan melalui parlemen, perorangan, organisasi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Menurut pandangan saya, pemerintah juga harus membuka ruang-ruang komunikasi kepada kelompok-kelompok yang menentang pemekaran sehingga dari dua sisi antara pihak yang menginginkan dan yang menolak pemekaran diterima secara terhormat. Saya yakin pasti ada solusi terbaik dalam rangka kebijakan dan percepatan pembangunan di tanah Papua,” ujar Filep Wamafma, Kamis (7/4/2022).

Menuru Filep, pemerintah bersama DPR termasuk Baleg dapat mengundang kelompok-kelompok yang menentang pemekaran di Papua. Ini menjadi bentuk demokrasi yang fair.

“Hal ini sangat penting karena sepanjang masih ada pro dan kontra terkait dengan pemekaran di tanah Papua maka saat itulah tujuan kebijakan tidak akan berjalan sesuai harapan,” sambungnya.

Selain itu, Filep Wamafma juga menyoroti cara yang digunakan oleh pemerintah pusat terkait rencana pemekaran ini yang cenderung menggunakan sistem top-down dalam merumuskan kebijakan.

Menurut dia, sistem ini cenderung otoriter dan sudah seharusnya diubah. Dia menekankan  cara-cara ini harus diperhatikan secara serius karena pada dasarnya kebijakan dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kecenderungan sistem top-down harusnya diubah. Ya memang sistem ini jadi salah satu cara untuk mempertegas dan mempercepat proses tetapi kemudian sistem top-down yang selama ini dibangun oleh Kemendagri justru menciptakan konflik politik-keamanan di Papua. Maka saya pikir dalam konteks demokrasi saat ini, kebijakan itu dirumuskan berdasarkan kebutuhan dan keinginan daripada rakyat bukan keinginan pemerintah,” ungkapnya.