Senator Filep Minta Pemerintah Berkomunikasi Juga dengan Kelompok Penentang Pemekaran
Selain itu, masih banyak isu daerah yang lebih mendasar untuk dipenuhi seperti pelayanan dasar, persoalan hak asasi manusia termasuk hak ekonomi, sosial dan politik yang belum menyentuh substansi dasar.
Menurutnya, hal ini merupakan substansi dasar yang jauh lebih penting daripada pemekaran wilayah.
“Saya juga berharap Mendagri dan jajaran untuk memandang lebih luas tentang makna otonomi khusus itu dimana otonomi khusus mencerminkan tentang diplomasi politik rakyat Papua dan pemerintah pusat untuk penyelesaian isu-isu politik lokal di Papua. Oleh sebab itu, Otsus diharapkan menjadi solusi dan bukan menjadi potensi konflik baru,” jelasnya.
“Apakah saya mendukung ataupun tidak mendukung, menurut saya substansi dasarnya adalah tujuan daripada kebijakan itu. Kalau kebijakan itu adalah kebijakan untuk melindungi harkat martabat OAP dan untuk kemanusiaan, keadilan serta kesejahteraan maka pada prinsipnya perlu diapresiasi secara bersama-sama.
Namun, menurut Filep, rakyat Papua hari ini lebih condong kepada kebutuhan akan penghormatan hak dasar dan martabatnya termasuk dalam ruang lingkup nasional.(fri/jpnn)
Senator Filep Wamafma meminta pemerintah mempertimbangkan aspirasi masyarakat baik yang mendukung maupun menolak pemekaran di Ppua.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Sultan Puji Prabowo Terhadap Kepentingan & Masa Depan Masyarakat Adat
- Merespons Isu Perdagangan Karbon, Senator Filep Ungkap Urgensi Adanya Kepastian Regulasi Bagi Daerah
- Soal RUU Pengelolaan Ruang Udara, Senator Filep Bicara Dampaknya Bagi Daerah
- PBD Gelontorkan Rp 100 M untuk Perguruan Tinggi, Senator Filep Harapkan Pemprov se-Papua Ikuti Kebijakan Ini
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat
- Datangi Open House Lebaran di Rumah Prabowo, Ketua DPD LaNyalla Sembari Bernostalgia