Presiden Jokowi Ingin Dualisme Kewenangan di Batam Berakhir
Kamis, 10 Mei 2018 – 20:52 WIB

Suasana rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dengan petinggi Kepulauan Riau. Foto: batampos/jpg
Dan, pengelolaan FTZ Batam tidak sesuai dengan semangat dan tujuan awal, yaitu pelabuhan transhipment yang belum berkembang, stagnannya perkembangan industri manufaktur dan penyerapan tenaga kerja, stagnannya jumlah kunjungan wisatawan asing, daya tarik Batam masih rendah bagi PMA dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia yang tidak memiliki insentif fiskal sebagai FTZ.
"Tahun 2014 Kota Batam hanya menempati peringkat ke-20 dalam kemudahan berinvestasi," ucapnya.(iza)
Presiden Joko Widodo ingin dualisme kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam berakhir.
Redaktur & Reporter : Budi
BERITA TERKAIT
- Investasi Jateng di Triwulan I-2025 Capai Rp 21 Triliun
- Pelindo & Kemenhub Dorong Investasi di Sektor Maritim Lewat Indonesia Maritime Week 2025
- MDI Ventures lewat Amvesindo Ambil Peran dalam Peluncuran Maturation Map
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024