Presiden PKS Desak PBB Jatuhkan Sanksi Keras ke Israel

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi keras untuk Israel menyusul tindakan negara yang dipimpin Benyamin Netanyahu itu menyerang warga Palestina.
Syaikhu menyampaikan itu ketika berorasi di saat Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kamis (20/5).
"Kami mendesak PBB agar segera menghentikan agresi militer Zionis-Israel dan memberikan sanksi atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan," kata Syaikhu, Kamis.
Eks Wakil Wali Kota Bekasi itu menuturkan pembelaan Indonesia terhadap Palestina merupakan tugas sejarah dan konstitusional.
Selain itu, menurut Syaikhu, pembelaan Indonesia kepada Palestina merupakan tugas kemanusiaan yang sejalan dengan nilai Pancasila.
"Pembelaan ini juga merupakan tugas kita sebagai manusia yang beradab yang menolak segala tindakan biadab dan brutal yang menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal sebagai mana yang termaktub dalam sila kedua dalam Pancasila," ujar dia.
Syaikhu juga menyatakan PKS akan mendorong pemerintah Indonesia bisa aktif di forum internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
"PKS mendorong pemerintah Indonesia bersama negara-negara OKI bisa membawa kejahatan kemanusiaan Zionis-Israel ke Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB," pungkas Syaikhu. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu meminta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi keras untuk Israel menyusul tindakan mereka kepada warga Palestina.
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan
- Uni Eropa Mendesak Israel Segera Cabut Blokade & Buka Akses Bantuan ke Gaza
- Dunia Hari Ini: Israel Berlakukan Keadaan Darurat Akibat Kebakaran Hutan
- Dukung Pernyataan Menlu Sugiono, Wakil Ketua MPR: ICJ Harus Hentikan Kejahatan Israel
- Irlandia Desak Israel segera Buka Blokade ke Gaza
- Otoritas Gaza Tuduh Israel Tangkap 360 Tenaga Kesehatan
- Dewan Pakar BPIP Djumala: KAA, Legacy Indonesia dalam Norma Politik Internasional