Presidium Partai Buruh Ungkap 5 Masalah Honorer yang Gagal Diselesaikan Pemerintah

Presidium Partai Buruh Ungkap 5 Masalah Honorer yang Gagal Diselesaikan Pemerintah
Presidium Partai Buruh Ungkap 5 Masalah Honorer yang Gagal Diselesaikan Pemerintah. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

Bagaimana mungkin untuk mencerdaskan kehidupan bangsa manakala guru-gurunya masih kekurangan pendapatan bulanannya. Dengan kesejahteraan yang rendah tenaga honorer sulit diharapkan bekerja optimal.

3. Kualitas

Tidak jarang kualitas tenaga honorer lebih rendah dibandingkan dengan tenaga ASN misalnya. Hal ini dimungkinkan tenaga honorer berkualitas rendah, karena jarang sekali diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas, hanya karena status yang masih honorer.

Yang paling menyedihkan, ujar Didi Suprijadi, adalah honorer guru, karena aturan pemerintah bahwa guru honorer itu bukan guru tetap.

Akibatnya hampir kebanyakan guru honorer tidak diikutkan sebagai peserta sertifikasi pendidik. Wajar puluhan tahun mengajar guru honorer belum punya sertifikat pendidik.

"Dengan kualitas yang rendah susah untuk mendapatkan hasil maksimal," ucapnya.

4. Perlindungan hukum

Menurut Didi Suprijadi, tenaga honorer rawan mengalami persoalan hukum saat menjalankan tugas tugas pengabdiannya.

Bila terjadi kesalahan tenaga honorer lebih mudah kena sanksi dan berujung pemecatan. Selain itu, belum ada lembaga yang melindunginya.

Beruntung bagi guru-guru honorer yang menjadi anggota profesi seperti PGRI. LBH PGRI setiap saat akan membantu bila ada guru anggotanya terkena masalah hukum. 

Presidium Partai Buruh ungkap 5 masalah honorer yang gagal diselesaikan pemerintah 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News