Prita Bebas, Pemerintah Sambut Baik

"Sedangkan dalam pasal 54 ayat 2 di UU ITE disebutkan, yang harus ditetapkan dua tahun kemudian itu adalah Peraturan Pemerintah (PP), bukan pemberlakukan UU ITE. Ini artinya, peraturan pemerintah terkait UU ITE harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 21 April 2010," papar Gatot.

Gatot menjelaskan, peraturan ini memang berbeda dengan pemberlakukan UU lainnya, yang lazimnya dilakukan setahun hingga dua tahun sejak diundangkan. Sebagai contoh misalnya UU Telekomunikasi, yang diberlakukan satu tahun sejak UU tersebut diundangkan.

Prita Mulyasari berhasil dibebaskan dari tuntutan pencemaran nama baik yang melibatkan RS Omni Internasional, Tangerang. Prita dianggap menjelek-jelekkan RS Omni melalui email yang tersebar di internet, sehingga sempat dijerat dengan pasal 27 ayat 2 UU ITE. Makanya ia sempat mendekam selama dua bulan di penjara. Sebelum diputuskan bebas, Prita juga sempat menjadi tahanan kota. (lev/JPNN)