JPNN.com 
Prof Jimly Asshiddiqie: yang Benar Saja, Urusan Nyawa Ini!
Iya. Kalau keadaan itu keadaan darurat, dasar konstitusionalnya Pasal 12 (UUD), maka semua ada di tangan presiden. Semua harus tunduk.
Lalu penyimpangan, pengecualian, bisa dilakukan termasuk melanggar konstitusi. Termasuk melanggar HAM, kecuali HAM yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apa pun. Nah, itu manajemen krisis, manajemen keadaan darurat yang kita boleh menerapkan hukum pengecualian.
Dan tidak boleh ada perbedaan antarkepala daerah, antargubernur dengan bupati seperti di Jawa Timur, gubernur dan wali kota beda pendapat. Kemudian di Kalimantan, Sulawesi, ada bupati maki-maki menteri. Enggak bisa begitu.
Ini keadaan (krisis), harus fokus. Kita harus bersatu menghadapi keadaan krisis. Jadi ini manajemen sudah salah dari awal. Maka masing-masing itu main politik sendiri-sendiri. (fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Pemerintah pusat dan daerah tolong hentikan manuver politik dalam menangani pandemi Covid-19.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Menko Airlangga Dorong Kerja sama RCEP dengan GCC Diperluas
- Syukuri Hasil Pemilu 2024, Petinggi Partai Golkar Tunaikan Ibadah Umrah
- Menko Airlangga Ungkap Kebijakan Anti-Deforestasi Ditolak Kelompok Bipartisan AS
- Prabowo: Mas Anies dan Muhaimin, Saya Pernah Berada di Posisi Anda
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Senyum Semringah Anies-Muhaimin di Momen Spesial Prabowo-Gibran
