Program Pengganti Parkir Berlangganan Ditunggu

jpnn.com, SIDOARJO - Program parkir berlangganan yang diberlakukan di Sidoarjo dihentikan. Keputusan itu diambil karena program retribusi parkir tersebut dikeluhkan masyarakat. Meski sudah disepakati, hingga kini belum ada kepastian mengenai program penggantinya.

Pemkab Sidoarjo masih belum mengambil sikap terkait hal tersebut. Belum adanya keputusan membuat DPRD Sidoarjo mendesak eksekutif untuk segera menentukan program apa yang dipilih guna menggantikan parkir berlangganan.

''Kami masih menunggu konsep baru yang diajukan,'' ujar anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Hadi Subiyanto. Menurut pria yang juga ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan tersebut, seharusnya pemkab sudah merancang sistem baru penataan parkir di Kota Delta. Apalagi, kesepakatan untuk menghapus parkir berlangganan diputuskan sebulan lalu.

Ditambah lagi, saat ini sudah mendekati akhir tahun. Pemkab disebut harus segera memutuskan konsep yang akan dipakai. Sebab, konsep itu harus dirapatkan antara tim anggaran pendapatan daerah (TAPD) dan banggar.

''Segera ajukan agar bisa dievaluasi serta segera diterapkan,'' kata Hadi. Konsep baru tersebut memang harus dievaluasi secara menyeluruh. Misalnya, terkait teknis parkir yang akan dijalankan. Apakah kembali memakai cara manual atau dengan aplikasi. ''Kalau kembali ke cara lama, apakah pakai karcis lagi atau ada cara lain,'' ucapnya.

Pendapatan parkir juga harus dikupas. Sebab, pergantian sistem tersebut jelas berdampak pada pemasukan retribusi parkir. Berapa target pendapatan dari sektor parkir yang dipatok pemkab. Karena itu, pemkab harus segera melangkah. ''Bulan depan harus ada konsep baru,'' tegasnya.

Senada dengan Hadi, anggota Komisi B Sudjalil meminta pemkab segera mengambil keputusan. Mumpung saat ini ada pembahasan KUA-PPAS 2019. Jika usul sudah masuk, tentu bisa dibahas dalam pembahasan KUA-PPAS. ''Kalau tidak segera dibahas dan diputuskan, akan ada kekosongan sistem parkir nanti,'' paparnya. (aph/c15/fim)