Promotor Musik Minta Jokowi Pertimbangkan Pajak Tontonan

"Sebagai pelaku industri kreatif, kami tentunya sangat berharap perda-perda yang tidak mendukung semangat Nawacita agar segera di-review, Pak. Salam hormat," kata founder Prambanan Jazz dan Jogjarockarta Festival ini.
Anas menyadari kewenangan presiden itu tak bisa menyentuh langsung kebijakan yang ada di daerah.
Untuk itu, dia meminta para pemangku kebijakan di daerah, dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif supaya lebih responsif dan peka dengan keluhan ini.
Anas sangat yakin dengan adanya penurunan pajak tontonan di daerah akan membuat banyak kegiatan konser di berbagai pelosok negeri.
Dengan bergeliatnya penyelenggaraan konser di daerah, dia yakin akan mampu memberikan dampak positif buat stimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Jika perda pajak tontonan itu diturunkan, tentunya akan memberikan efek domino yang positif buat pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga Pak Jokowi bisa mempertimbangkannya," kata Anas. (jos/jpnn)
Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dan dukungan demi terwujudnya perubahan peraturan daerah (perda) terkait pajak tontonan.
Redaktur & Reporter : Ragil
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Koordinator Gerakan Indonesia Cerah Tanggapi Kelompok yang Kerap Sudutkan Jokowi
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta