Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Dana Membengkak Rakyat Menuntut Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuntut penjelasan dari pemerintah atas kabar membengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, proyek tersebut bakal memakai pembiayaan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
"Pemerintah wajib menjelaskan ke publik mengapa bengkak, mengapa enggak cukup dananya yang seharusnya non-APBN mengapa menjadi (pakai) APBN," kata Hinca kepada awak media di Jakarta, Senin (11/10).
Menurut dia, publik akan terus bertanya jika pemerintah tidak detail menjelaskan persoalan dalam pembangunan kereta cepat.
"Kalau ditemukan yang masuk akal, publik akan menerima, tetapi kalau ada penjelasan yang sulit diterima publik, tentu persoalannya panjang," ungkap Hinca.
Sebelumnya, proyek kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Semula pendanaan proyek dari penerbitan surat utang atau obligasi dari konsorsium, pinjaman, dan sumber lain.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi merugikan APBN baik jangka panjang dan pendek.
Pasalnya, penggunaan APBN menjadi indikasi bahwa secara bisnis pembangunan kereta cepat adalah proyek tidak layak.
Politikus Partai Demokrat Hinca Panjaitan menuntut penjelasan dari pemerintah atas kabar membengkaknya biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga menggunakan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN)
- 3 Tantangan Pemerintah Setelah Suku Bunga Acuan BI Naik, Wajib Bersiap!
- Catatan Lengkap Kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Terbaru
- World Public Relations Forum 2024 jadi Sarana Meningkatkan Peran Humas Global
- Cerita AO PNM dari Tanah Mataram, Tangguh jadi 'Kartini' Keluarga
- Kabar Terkini Utang Indonesia, Meningkat Lagi, Untuk Apa?
- Antisipasi Penguatan USD, BUMN Harus Pasang Kuda-Kuda