Proyek RJA DPR Molor, Negara Bakal Tekor

Belum lagi, lanjut Abdullah, negara juga harus merogoh kocek lagi untuk membayar uang sewa rumah bagi anggota DPR. Jumlahnya pun bukan angka kecil. "Kalau rata-rata setiap anggota dapat Rp 12 juta per bulan (untuk sewa rumah), dikalikan 560 anggota dikalikan setiap bulan keterlambatan, maka biaya tambahan untuk itu sudah membengkak miliaran rupiah setiap bulannya,” imbuhnya.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Arwani Thomafi pun mengaku kecewa dengan keterlambatan itu. Sebab, seharusnya per 1 Januari 2011 lalu anggota bisa menempati RJA di kompleks DPR RI, Kalibata. "Banyak anggota yang  kesulitan memperpanjang kontrakan rumah. Seperti saya juga sudah mau habis kontrakannya. Akhirnya minta cepat supaya bisa ditempati," kata  politisi PPP itu.(ara/jpnn)