JPNN.com 
PTKNI: Pemda Tak Yakin Gaji PPPK Ditanggung Pusat, Presiden & Wapres Harus Ambil Alih
"Kami meminta supaya semua guru honorer mendapatkan formasi di daerahnya masing-masing, sedangkan di daerah 3T bisa direkrut dari pelamar umum sehingga semua daerah terpenuhi ASN," pungkasnya.
Sebelumnya pada 1 November, PTKNI juga telah memerintahkan seluruh guru honorer dan tendik untuk bersurat kepada presiden.
Mereka meminta pemerintah mencarikan solusi bagi guru lulus passing grade (PG) yang tidak mendapatkan formasi PPPK 2022.
Isi suratnya juga meminta agar presiden turun tangan dengan memerintahkan penambahan anggaran untuk penuntasan guru lulus PG.
Dalam sehari sudah banyak daerah yang menyurati Presiden Joko Widodo, seperti Dumai, Cirebon, Subang, Banjarmasin, Lombok, Ciamis, Bantul, Pati, dan Kediri. (esy/jpnn)
Ketum PTKNI menegaskan presiden dan wapres harus mengambil alih penanganan honorer karena Pemda tidak yakin gaji PPPK disiapkan pusat
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
- Honorer 1,8 Juta, Formasi PPPK 2024 Hanya 1 Jutaan, Sisanya Diberhentikan?
- Kabar Terbaru PP Manajemen ASN, Honorer Menunggu PermenPAN-RB Saja ya
- Gitagama: Setiap PPPK Itu Gajinya Berbeda
- 5 Berita Terpopuler: Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK, yang Tercecer Minta Ikut Seleksi, Piye Toh?
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
