Rahmad DPR Dukung Langkah Pemerintah Cegah Penyebaran Kasus Gagal Ginjal Anak

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung sepenuhnya langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya penyebaran kasus gagal ginjal akut misterius yang menyerang anak.
“Kondisi ini memang memprihatinkan. Kami mendapat ujian lagi, penyakit gagal ginjal akut misterius ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. DPR mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah,” kata Rahmad di Jakarta, Kamis (20/10).
Dia mendukung langkah pemerintah yang mengeluarkan surat edaran penghentian sementara penggunaan obat-obatan berbentuk sirup atau cairan.
Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya dugaan pada obat cair mengandung etilen glikol (EG) yang diduga bisa merusak ginjal.
“Larangan penggunaan obat cair sebagai antisipasi penyakit gagal ginjal akut pada anak ini harus jadi perhatian semua pihak. Tak hanya para orang tua, tetapi apotek, puskesmas, dan semua harus menghentikan sementara penjualan dan penggunaan obat cair tersebut,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan penghentian penggunaan obat cair tersebut tidak cukup hanya sebatas larangan pengumuman saja namun harus disosialisasikan secara masif kepada publik.
Menurut dia, langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat itu harus dilakukan secara masif dan optimal sehingga pemerintah memanfaatkan berbagai strategi komunikasi maupun memanfaatkan platform media yang ada.
“Jangan sampai akibat informasi yang simpang siur, lalu menimbulkan kepanikan serta rasa takut pada masyarakat. Untuk itu, orang tua harus aktif mengikuti siaran informasi dari Pemerintah tentang kasus,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendukung langkah pemerintah mencegah penyebaran kasus gagal ginjal pada anak
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan