Rame-Rame Hapus Eselon 1

Eko menuturkan, perampingan postur birokrasi ini sangat fenomenal. Dia mengatakan awalnya gagasan perampingan postur birokrasi melalui penghapusan jajaran eselon 1 dicap mustahil. Tetapi ternyata jika benar-benar diwujudkan, tidak sulit.

Menurut dia dampak dari postur birokrasi yang tidak ideal, terjadi pelayanan publik yang tumpang tindih. Kerugian dari pelayanan tumpang tindih ini bukan main besarnya. "Estimasi dampak dari tumpang tindih birokrasi yang gendut ini mencapai Rp 20 triliun sampai Rp 40 triliun," katanya.

Kepala BKN Eko Sutrisno membenarkan jika jajran eselon 1 di tempatnya dikepras dari lima menjadi empat unit. "Deputi Pengembangan Kepegawaian dilikuidasi ke Deputi Kebijakan Perundang-Undangan," kata Eko.

Dia mengatakan, dengan peleburan satu unit eselon 1 dampak penghematan anggarannya sudah cukup luar biasa. Diantaranya adalah, hilangnya satu orang pejabat eselon 1 dan sejumlah pejabat eselon 2 dan 3 di bawahnya.