Rapor Merah versus Ambisi Reshuffle Kabinet

Menurut Anis, laporan UKP4 hanyalah bersifat evaluasi bulanan agar para menteri tahu di mana kealfaannya. “Laporan UKP4 itu hanya evaluasi reguler saja, dan itu tidak serta-merta dijadikan dasar reshuffle. Bahkan, kita sendiri belum tahu parameternya penilaian UKP4 itu seperti apa, eh kok sudah muncul usulan reshuffle,” cetusnya.

Jika parameter itu didasari karena program kementerian yang belum jalan, maka tidak bisa juga dijadikan dasar kualitas kinerjanya seorang menteri jeblok. “Program yang belum dilaksanakan seorang menteri bisa jadi karena belum turunnya anggaran. Ataupun masih kurangnya kordinasi dengan kementerian terkait. Jadi banyak hal kenapa program menteri itu belum berjalan. Dan sekali lagi, ini bukan jadi patokan adanya reshuffle,” tandasnya.

Lalu, apakah PKS juga akan mengajukan usulan reshuffle jika ternyata menteri Partai Golkar-lah yang mendapat raport merah dari UKP4" “Kami ini tidak seperti itu. Saat inikan para menteri bekerja baru melewati setahun. Dan kami juga akan menyadari bahwa laporan UKP4 jika terjadi pada orang lain bukan patokan harus diganti. Intinya, jangan sedikit-sedikit bicara reshuffle,” jawabnya.

Hal lebih tegas datang dari Wasekjen PKS Mahfudz Siddik. Ia menilai wacana reshuffle yang dilontarkan Partai Golkar adalah upaya menutupi kekisruhan internal mereka terhadap kualitas menterinya yang ada di KIB II dan bermaksud ingin menggantinya. Sebagai pintu masuknya, Golkar menggunakan hasil evaluasi UKP4 sebagai alasan untuk mendorong reshuffle kabinet.  “Saya menduga DPP Golkar punya agenda untuk mengganti menteri-menterinya di kabinet,” kata Wasekjen PKS Mahfudz Siddik .