Selasa, 17 Oktober 2017 – 22:00 WIB

Ratu Hemas Tuding Sekjen DPD Ikut Berpolitik

Kamis, 18 Mei 2017 – 19:03 WIB
Ratu Hemas Tuding Sekjen DPD Ikut Berpolitik - JPNN.COM

Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas menjadi pembicara pada diskusi yang digelar di Kantor Formappi, Salemba, Jakarta Timur, Kamis (18/5). Foto: Ken Girsang/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dituding ikut berpolitik dalam konflik kepemimpinan di lembaga tersebut. Menurut Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas, indikasi itu berdasarkan beberapa fakta. Antara lain, Ratu Hemas telah diminta mengembalikan mobil dinas pimpinan DPD.

Selain itu, pihak setjen juga diduga membuat kebijakan bagi anggota DPD yang tidak menandatangani hasil paripurna pengesahan pimpinan DPD versi Oesman Sapta Odang, tidak memperoleh dana reses.

"Sekjen DPD ikut berpolitik, harusnya dia hanya memfasilitasi. Misalnya, yang tidak menandatangani hasil paripurna tidak mendapat dana reses. Ini sudah dilakukan, pihak setjen telah mengedarkan (surat,red) ke seluruh anggota," ujar Ratu Hemas pada diskusi yang digelar di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), di Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5).

Menghadapi kondisi yang ada, Hemas mengatakan pihaknya tidak patah semangat. Setidaknya 46 anggota DPD yang berpihak padanya tetap melakukan reses, meski tanpa dana reses.

Selain itu, Hemas mengaku pihaknya juga telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, terkait langkah Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin yang mengambil sumpah pimpinan baru DPD. Gugatan dilayangkan karena pengambilan sumpah Oso, Nono Sampono dan Damayanti Lubis sebagai pimpinan DPD yang baru pada Selasa (4/4) lalu dinilai cacat hukum.

"Ada banyak kejanggalan, misalnya saat pengambilan sumpah oleh Wakil Ketua MA, itu tata tertibnya cacat hukum. Itu dibentuk hanya dalam waktu dua jam, sedangkan kami kalau mau menyusun tata tertib itu bisa sampai tiga bulan," ucapnya.

Ratu Hemas menegaskan, langkah menggugat ke PTUN demi mengembalikan marwah MA. Karena di satu sisi membatalkan aturan yang menetapkan kepemimpinan DPD dua tahun enam bulan, namun di sisi lain justru melantik pimpinan MA saat masa jabatan pimpinan yang ada belum berakhir.

"Harapan kami DPD bisa kembali sesuai muruah dan MA mencabut pelantikan beberapa waktu lalu," pungkas Ratu Hemas. (gir/jpnn)

SHARES
loading...
loading...
Komentar