Ratusan Supir Truk Ngamuk di Pelabuhan Merak, Gara-garanya...

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Pengurus Truk Pelabuhan Merak, Suganda. Dia menyebutkan, penerapan alat e-tiicketing yang ada ditemukan kendaraan yang tidak sesuai dengan jenis golongan dibandingkan dengan sistem cara manual. Lewat sistem yang ada, kelebihan yang biasanya ditoleransi, kini tidak lagi dapat dirolerir.

Suganda menjelaskan, jika sistem itu terus diterapkan maka akan merugikan para sopir truk, dan kalau sudah begitu maka bisa saja para sopir truk akan yang memilih ke pelabuhan alternatif lain.

Sementara itu, jajaran PT ASDP Pusat, PT. ASDP Merak, para pelaku perusahaan pelayaran, OPP, dan aparat kepolisian langsung melakukan rapat mendadak membahas kekisruhan yang terjadi.

GM PT ASDP Merak, Yanus Lentanga saat ditemui usai rapat memaparkan, pihaknya mengambil keputusan untuk memberikan toleransi kepada kendaraan-kendaraan truk yang dideteksi secara sistem tercatat kelebihan dimensi ukuran kendaraan. Ia menyatakan, keputusan itu diambil untuk menjaga kondisi di lapangan agar tetap kondusif.

"Ini bukan protes, tapi banyak dari mereka meminta diberlakukan kembali sistem toleransi kelebihan dimensi panjang kendaraan. Akhirnya ini kita bawa ke rapat direksi, dan semua otoritas pelabuhan yang ada. Kesimpulannya, keputusan kita ambil untuk memberikan toleransi," ungkapnya.

Disinggung soal sistem e-ticketing itu diberlakukan secara mendadak, Yanus menapik hal itu. "Sosialisasi sudah jalan dari bulan lalu, bukan tidak kita lakukan. Memang pada hari pelaksanaannya ada sedikit keterlambatan sistem. Sensor membaca agak terlambat. Dispenser sedikit mengalami gangguan. Makanya rapat tadi, sistem ini diberikan kesempatan 7 hari untuk disempurnakan," jelasnya.

Ketua Gapasdap Merak, Togar Napitupulu menegaskan pihaknya tidak pernah menolak pemberlakuan sistem tiket elektronik. Hanya saja, dari penerapan di lapangan masih ditemukan hal-hal yang tidak sempurna.

"Kita bukan menolak penerapan sistem ini, tapi kita tidak ingin penerapan sistem ini malah merugikan banyak pengguna jasa. Akibatnya akan ada persoalan buat kita pengusaha pelayaran," tuturnya.