Reaksi Menhan dan Prof Jimly Ditanya NKRI Syariat
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu mengaku belum mengetahui isu NKRI Syariat yang menjadi salah satu poin keputusan Ijtimak Ulama dan Tokoh IV yang dihelat di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin (5/8) lalu.
"Saya belum tahu, nantilah. Saya baru dengar," kata Ryamizard menjawab jurnalis di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/8).
Diketahui, pada poin 3.6 keputusan ijtimak tersebut menyatakan 'Mewujudkan NKRI Syariat yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci di atas-ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara'.
BACA JUGA: Politikus PKB: Kalau Mau Buat NKRI Syariah Jangan di Indonesia
Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie justru meminta keputusan ijtimak ulama tersebut jangan disikapi terlalu serius.
"Enggak usah dianggap serius lah. Orang lagi marah, lagi kecewa. Ini kan pemilu sudah selesai secara hukum, tapi secara sosial politik masih perlu waktu. Nanti secara alamiah akan reda," kata Jimly. (fat/jpnn)
Mantan Ketua MK Prof Jimly Asshiddiqie meminta keputusan ijtimak ulama tersebut jangan disikapi terlalu serius dengan wacana NKRI Syariat
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Jimly Asshiddiqie Harap Semua Pihak Nantinya Terima Putusan MK: Kita Move On lah
- Jimly Asshiddiqie: Biarkan Saja Ada Hak Angket Pemilu
- Jimly: Rencana Hak Angket Dilihat Positif Saja Demi Menguatkan Sistem Demokrasi RI
- Tanggapi Jimly soal Hak Angket Pemilu 2024, Ganjar: Kami Tidak Menggertak
- Nomor Dua
- 5 Berita Terpopuler: BKN Tegas soal Batas Pengisian DRH NIP PPPK, Banyak Honorer Deg-degan, Panik