Realisasi Belanja Rendah, Syarief Hasan Dorong Jokowi Genjot Kinerja Menteri
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan kembali mempertanyakan kinerja Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum maksimal.
"Apakah para menteri / pimpinan lembaga negara terkesan tidak mampu melaksanakan perintah preesiden atau memang kinerja ini sudah maksimal?" kata Syarief dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11).
Apalagi, lanjut Syarief, Presiden Jokowi kembali marah kepada jajaran menterinya saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa, Rabu (18/11), secara virtual.
Menurut dia, rakornas itu tidak hanya dihadiri menteri, para pimpinan lembaga non-kementerian dan kepala daerah juga turut hadir.
Syarief menilai kurang tepat bila Presiden Jokowi marah-marah terus kepada para menteri.
Menurut dia, bila ingin efektif presiden seharusnya melakukan evaluasi kinerja per bulan sejak marah-marah pertama kali.
"Dalam keadaan pandemi Covid-19 dan ekonomi resesi, solusinya bukan marah-marah. Namun, harus bekerja dengan manajemen pemerintahan yang terstruktur dan terukur," ungkap Syarief.
Menurut Syarief, kesan lamban dan sering membuat kebijakan yang kontraproduktif juga salah satu yang membuat kinerja tidak maksimal.
Syarief Hasan mengingatkan Jokowi bahwa marah-marah bukanlah solusi mengatasi pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. Jokowi diminta menggenjot kinerja menteri meningkatkan serapan anggaran dan belanja negara dalam sisa waktu satu bulan terakhir ini.
- Bamsoet Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Parpol Lain di Luar Koalisi Indonesia Maju
- Bamsoet dan Jakpro Siapkan Pengembangan KEK Otomotif Pulomas Jakarta
- Terima Daulat Budaya Nusantara, Bamsoet Dukung Touring Kebudayaan Borobudur to Berlin
- Sambut Baik Putusan MK, Syarief Hasan: Saatnya Semua Komponen Bangsa Bersatu
- Mbak Rerie Minta Permasalahan Pungli dan Sampah Menumpuk di Lokasi Wisata Harus segera Diatasi
- Bamsoet Apresiasi 60 Kader Pemuda Pancasila Terpilih dalam Pemilu Legislatif 2024